Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera. Berdasarkan data Global Nutrition Report 2016 berada pada posisi 108 dari 132 negara dan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati prevalensi kedua setelah Kamboja. Sedangkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30.8 persen atau sekitar 7 juta balita menderita stunting.

Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (48,9%), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2%), balita kurus atau wasting (10,2%) dan anemia pada balita. Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK, indikator dan target penurunan stunting sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019. Selain itu, Pemerintah dalam hal ini Presiden RI telah memberi amanah kepada BKKBN sebagai Ketua Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 25 Januari 2021 untuk mendukung percepatan pencegahan stunting di tingkat lapangan dengan melibatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki BKKBN meliputi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader kelompok kegiatan (Poktan), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagai ujung tombak program Pembangunan Keluarga di lini lapangan. Dalam Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting, Presiden Jokowi mengamanatkan pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini telah disusun strategi khusus dalam bentuk “Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Stunting melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting”.

Penanganan stunting di Indonesia akan dilakukan dalam kerangka pembangunan keluarga secara integral. Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019 lalu.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB memandang hal ini merupakan sebuah kegiatan strategis yang harus dilaksanakan. Kemitraan dalam penanganan stunting merupakan hal yang penting dan strategis dalam konteks research and develepoment diantaranya dengan menggandeng akademisi yang didalamnya terdapat para Guru Besar/ Profesor yang tersebar di seluruh Indonesia  dengan berbagai displin ilmu yang mampu memetakan dan mencari formula khusus untuk penangan stunting secara komprehensif. Dengan kegiatan seminar sebagai telaah kritis terhadap penanganan stunting di Indonesia serta terobosan yang efektif dalam menentukan aksi cepat penangan stunting di level pusat maupun daerah.