Proses Akreditasi  merupakan kegiatan yang bertujuan  untuk  melakukan penilaian terhadap kelayakan lembaga diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 10 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana.  Berdasarkan  Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi Negara Nomor 393/K.1/PDP.09/2016 tentang Penetapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana (Pusdiklat KKB) BKKBN sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Pusdiklat KKB mempunyai kewenangan mengakreditasi Lembaga Diklat yang berada dibawahya (Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi) dalam hal penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kependudukan dan KB.

Pada tahun 2020, Pusdiklat KKB telah melaksanakan Akreditasi pada 13 Bidang Latbang Provinsi. Ke 13 Latbang Provinsi tersebuta yaitu :  Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta. Serangkaian kegiatan yang dimulai dari sosialisasi, pemeriksaan dan penilaian dokumen, visitasi serta sidang penentuan status akreditasi sampai dengan penyerahan sertifikat akreditasi. Adapaun hasil akreditasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Dengan hasil akreditasi tersebut, Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi terakreditasi A memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional. Sedangkan Akreditasi B memiliki wewenang dalam melaksanakan Diklat Teknis. Pusdiklat akan memberikan pendampingan bagi Balatbang Provinsi yang belum terakreditasi, serta akan terus memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelasanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BKKBN.