Foto: Polda NTBJakarta - Rumah Sakit Bhayangkara Mataram meraih juara ketiga kompetisi Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) untuk kategori rumah sakit TNI/Polri. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).Kepala RS Bhayangkara Mataram AKBP Komang Tresna bersyukur bisa mendapatkan juara ketiga dalam kompetisi tersebut. Prestasi yang diraih ini, kata Komang, menjadi pelecut bagi RS Bhayangkara Mataram untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan."Kami sangat senang telah berhasil menjadi salah satu juara tingkat nasional (PKBRS 2020) karena ini merupakan satu kebanggaan bagi RS Bhayangkara Mataram. Namun kemenangan ini bukan berarti akhir dari sebuah pencapaian melainkan awal dari tanggung jawab kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan KB," ungkap Komang dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).RS Bhayangkara Mataram menjadi wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai nominator dalam kategori RS TNI/Polri di kompetisi tersebut. Kompetisi PKBRS merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada rumah sakit yang telah konsisten memberikan pelayanan KB.Adapun tim penilai lomba terdiri dari Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, dan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. (mul/mpr)Sumber : news.detik.com...

Foto : googleJakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendukung program jangka panjang Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mempercepat kemandirian pangan nasional. Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dukungan ini merupakan apresiasi terhadap petani, serta bagian dari kontribusi nyata BKKBN terhadap sektor pangan, yang selama ini menjadi kunci atas terciptanya suasana keluarga bahagia, mandiri dan berkualitas."Ketika ada program Kementan tentang kemandirian pangan, kemudian ketahanan pangan yang tidak tergantung oleh daerah lain, sebetulnya itu sangat membantu keberhasilan program BKKBN, terutama untuk menurunkan stunting, dan juga untuk keluarga yang bahagia dan berkualitas," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2020).Menurut Hasto program Kementan merupakan program utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, program ini baru bisa berjalan dengan baik apabila pemerintah dan masyarakat secara kontinyu memperkuat sinergitas."Sebab bonus demografi yang ada bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian pangan. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Kuncinya ada di sinergitas," ucapnya.Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebutkan Indonesia memiliki dua kekuatan utama yang bisa dimanfaatkan secara baik. Keduanya adalah sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar."Pertanian adalah solusi paling utama bagi penduduk, karena memiliki lapangan kerja dan mendapat hasil yang langsung bisa dirasakan. Saya siap menggunakan infrastruktur BKKBN untuk membackup akselerasi pertanian yang ada," jelasnya.Sejauh ini, kata dia, Kementan memiliki tiga pendekatan dalam menjawab berbagai tantangan yang ada. Pertama adalah konsepsi yang harus semakin maju. Kedua kekuatan pertanian yang harus semakin kokoh dan pertanian yang harus semakin modern.Baca juga: Pentingnya Edukasi Kehidupan Keluarga dan Kesiapan Sebelum Menikah"Kalau begitu intervensi sains, riset dan teknologi menjadi penting di kepala semua pejabat dan petani yang harus memiliki sebuah terobosan, dan negara harus menjadi pelopornya," ungkapnya.Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin juga menambahkan percepatan ketahanan pangan harus dilengkapi dengan tiga dimensi. Salah satunya mengenai ketersediaan produksi domestik dan impor."Kemudian harus ada aksesibilitas yang mencakup akses pangan daya beli dan utilisasi konsumsi pemanfaatan pangan," pungkasnya. (prf/ega)Sumber : news.detik.com...

Ilustrasi tes pack. (Foto ilustrasi: google)Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo, SpOG menyebut tingkat pemakaian alat kontrasepsi menurun selama masa pandemi COVID-19. Penurunan ini mengakibatkan angka kehamilan ikut naik."(Di masa pandemi) Bagi mereka yang harus suntik KB, ambil pil, ganti IUD, jadi bermasalah akhirnya banyak yang drop out. Kami tengarai saat ini yang drop out mencapai 10 persen di masa pandemi," katanya dalam siaran pers di Youtube BNPB, Kamis (8/10/2020)."Kalau yang drop out itu usia 20-35 tahun maka hampir dipastikan di dalam bulan pertama kedua, dari 10 persen itu, 15 persen hamil. Ini yang jadi problem kita," lanjutnya. Beberapa hambatan yang ditemui dalam mengakses KB di antaranya banyak dokter kandungan dan bidan yang mengurangi jumlah pasien sehingga kesempatan untuk mendapatkan pelayanan berkurang saat pandemi.Belum lagi adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan sehingga mengurungkan niat untuk mengunjungi dokter saat pandemi COVID-19 masih berlangsung."Banyak juga yang ketakutan berlebih sehingga seharusnya ketika telat menstruasi dia periksa, akhirnya takut dan nggak periksa," ujar dr Hasto.Untuk mengantisipasi terjadinya 'baby boom' BKKBN melaksanakan pelayanan KB sejuta akseptor. BKKBN bekerja sama dengan puskesmas, bidan, dan mitra di masyarakat lainnya untuk memberikan layanan dan melaporkan pembagian kontrasepsi secara gratis."Selain itu kami mengadalan bulan MKJP (metode kontrasepsi jangka pandang) dan menyurati gubernur dan walikota agar alat kontrasepsi digratiskan dulu saja," pungkasnya.(kna/kna)Sumber : health.detik.com...

Foto: Ardian Fanani Banyuwangi - Puluhan emak-emak di Banyuwangi antusias mengikuti sosialisasi, advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Ini merupakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana).Kegiatan agenda rutin Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai mitra Komisi IX DPR RI tersebut digelar di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Minggu (4/10/2020). Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh; Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi, Lukman Hakim.Dalam sosialisasi yang dilakukan di tengah Pandemi COVID-19 ini BKKBN membagikan bantuan paket alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang diwakili secara simbolis oleh perwakilan dari masyarakat setempat, Bidan ,dan Penyuluh KB Kabupaten Banyuwangi. "Ini agenda rutin BKKBN bersama mitra Komisi IX DPR RI (yang merupakan mitra kerja BKKBN)," ungkap Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin kepada wartawan.Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bersama dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Banyuwangi. Dia mengajak masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap anjuran pemerintah."Di tengah-tengah upaya keras kita untuk mencegah penularan COVID-19. Jawa Timur dihadapkan pada ancaman baby boom, apabila selama pandemi COVID-19 masyarakat yang seharusnya ber-KB ternyata tidak ber-KB," jelasnya.Hasil pantauan statistik rutin perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, selama tiga bulan terakhir yaitu Februari, Maret dan April 2020, telah terjadi kenaikan DO (Drop Out) KB secara signifikan. Pada bulan Februari terjadi DO sebanyak 68.547 atau 1,13%, bulan Maret sebanyak 278.356 atau 4,68% dan April sebanyak 414.708 atau 7,07%.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, sosialisasi Program Bangga Kencana bersama BKKBN ini sudah menjadi agenda bersama Komisi IX DPR RI untuk mengkampanyekan Program Keluarga Berencana.Tidak hanya mengenai keluarga berencana saja, melainkan juga tentang generasi berencana, pernikahan di usia muda dan juga kesehatan reproduksi. Selain mensosialisasikan program Bangga Kencana, juga melakukan bakti sosial dengan membagikan APD dan bahan kebutuhan pokok."Semoga bantuan kami yang sederhana, tidak seberapa ini mampu membantu masyarakat di masa pandemi ini," pungkas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. (fat/fat)Sumber : news.detik.com...

Foto : sindonewsJAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas untuk pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana untuk menciptakan kondisi keluarga yang baik dan berkualitas.Semenjak pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Februari 2020 telah berdampak pada program KB dan memiliki pengaruh kehidupan keluarga. Angka drop out keserta KB selama pandemi terjadi kenaikan. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam wawancara melalui virtual mengatakan bahwa, dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap capaian program KB secara nasional. Di beberapa daerah tingkat penggunaan alat kontrasepsi bisa mencapai 50%. Oleh karena itu beliau berpesan agar PLKB di seluruh Indonesia pro aktif mendistribusikan alkon (alat kontrasepsi) sederhana terutama Pil dan Kondom agar tidak terjadi peserta KB istirahat yang cukup tinggi. Sebab apabila terjadi peserta KB istirahat yang tinggi akan terjadi pula kehamilan yang tidak diinginkan pada pasangan usia subur.Sumber : ekbis.sindonews.com...

Foto : makassar.sindonewsBULUKUMBA - Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, menerima Piagam Penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN), karena dinilai berhasil pada pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor tahun 2020 kemarin.Penghargaan dari Kepala BKKBN Hasto Hardoyo diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani.Penghargaan diberikan atas capaian Bulukumba yang melebihi target saat pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2020 yang lalu. Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di Kabupaten Bulukumba mencapai 107,33 persen atau melebihi dari targetnya.Bupati AM Sukri Sappewali menyampaikan bahwa, faktor keberhasilan dari kegiatan pelayanan KB sejuta akseptor di Bulukumba karena adanya kerjasama yang baik antara jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB seperti PLKB dengan Puskesmas, IBI, TP PKK dan Kodim 1411 Bulukumba.Saat ini, lanjutnya peran penyuluh KB sangat penting karena situasi pandemi Covid, masyarakat dianjurkan tinggal di rumah, sehingga sangat rentan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan."Akibat pandemi, bisa-bisa terjadi ledakan penduduk," ungkapnya.Sumber : makassar.sindonews.com...

Foto : nasional.sindonewsJAKARTA - Keluarga merupakan fondasi terpenting dalam pembentukan karakter manusia. Bahkan keluarga bisa menjadi titik awal penentu kualitas bangsa. Di sisi lain, membangun keluarga bukan hal mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit. Memang, belum ada sekolah khusus di bidang ini, tapi keluarga sebagai unit terkecil dari suatu bangsa memiliki peran sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa.Demikian benang merah yang mengemuka dari talk show interaktif BKKBN dengan tema "Membangun Keluarga Berkualitas" di Jakarta yang disiarkan secara virtual, Senin (21/12/2020). Hadir sebagai pembicara kunci Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy, dan pembicara lainnya Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, psikolog/pakar parenting Rose Mini, dan Staf Ahli Mendagri Hamdani.Dalam talk show itu, ada dua hal penting yang ditegaskan Muhajir Effendy. "Dua hal yang harus menjadi perhatian bersama, yakni masalah kemiskinan dan kebodohan. Dua hal ini harus diperangi, terutama dalam keluarga," kata Muhajir pada acara yang dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan BKKBN serta pihak-pihak terkait. (Baca juga: Pelayanan KB Capai 85,7%, Pemkab Luwu Terima Penghargaan BKKBN )Muhajir mengatakan, ketika bangsa ini bicara tentang negara, persoalan keluarga tidak bisa dilepaskan. "Kita tidak bisa lepas dari keluarga. Kalau keluarga bagus, asumsinya bangsa akan bagus. Begitu pula sebaliknya," ujar Muhajir. Untuk itu, Muhajir memandang bahwa membangun keluarga harus dimulai melalui sejumlah pendekatan. Yaitu, pendidikan bagaimana cara berkeluarga, pendidikan tentang pranikah, hingga pola asuh anak. "Harus didesain sebaik mungkin pola-pola pendidikan itu karena dijadikan dasar untuk membangun keluarga," ujar Muhajir.Menko PMK menilai bahwa BKKBN adalah lembaga yang memiliki posisi strategis dalam membangun Indonesia dari sisi keluarga. Dia juga menilai strategis sederet inovasi program yang diluncurkan BKKBN. Termasuk peluncuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)."Saya memberi apresiasi tinggi kepada BKKBN yang telah menetapkan iBangga. Dengan begitu pembangunan manusia akan lebih terukur dari sisi pembangunan keluarga," tutur Muhajir seraya menambahkan bahwa indeks itu akan bersinergi dengan antara lain Indeks Revolusi Mental, Indeks Pendidikan, hingga Indeks Kemiskinan dalam membangun bangsa. Menurut Muhajir, iBangga sangat dibutuhkan saat ini dalam upaya pemerintah menekan laju angka stunting, SDM yang belum terlalu kompetitif dan belum memiliki kemampuan memadai hingga angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. "Menurut riset, angkatan kerja Indonesia saat ini 54% adalah mantan stunting," ungkap Muhajir. Sumber : nasional.sindonews.com ...

Foto : makassar.sindonews LUWU - Bupati Kabupaten Luwu, H Basmin Mattayang menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (18/12/2020) siang.Penghargaan diserahkan langsung Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Hj Andi Rita Mariani di aula rumah jabatan Bupati Luwu.Penghargaan yang diberikan kepada Bupati Luwu ini merupakan bentuk apresiasi atas partisipasi dalam menyukseskan kegiatan dan membantu Pemprov Sulsel mencapai target pada kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memperingati hari keluarga nasional ke-27 pada tanggal 29 Juni 2020."Partisipasi pemerintah Kabupaten Luwu sangat luar biasa. Sulsel telah berhasil melayani 39.801 akseptor atau 143,64 persen dari target sebesar 27.708 akseptor. Kabupaten Luwu sendiri berhasil mendaftarkan 1.241 akseptor atau 85,7 persen dari target yang diberikan," tutur Andi Rita Mariani.Pada kesempatan itu pula, Kepala BKKBN meminta kepada Bupati Luwu agar mendukung program pendataan keluarga yang akan dilaksanakan BKKBN pada bulan April tahun 2021 mendatang."Kami juga berharap dukungan dari Bapak Bupati pada kegiatan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan oleh BKKBN pada bulan April tahun depan. Tujuan pendataan ini untuk dijadikan rujukan sumber perencanaan tentang kependudukan dan data keluarga," ujarnya. Andi Rita menyampaikan, proses pendataan keluarga akan berlangsung selama 1 bulan penuh sepanjang bulan April 2021. Setiap keluarga bakal dicatat oleh petugas lapangan KB. Kata dia, dalam proses pendataan dibutuhkan sinergi dari beberapa instansi terkait.Adapun poin-poin penting yang akan ditanya oleh petugas lapangan, di antaranya, jumlah keluarga, jumlah anggota keluarga, jumlah peserta KB, jumlah keluarga menurut kelompok umur, jumlah keluarga yang bekerja atau tidak bekerja, data-data seputar keluarga lainnya dan data terkait kesehatan keluarga.Didampingi oleh Luther Bijak selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Basmin Mattayang mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia memastikan akan selalu mendukung program-program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia pada umumnya, dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Luwu khususnya."Kita terus berupaya bagaimana mewujudkan kesejahteran masyarakat di kabupaten Luwu. Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Luwu terus bersinergi dengan Tim Penggerak PKK dalam melakukan pembinaan kepada keluarga dan melakukan kontrol terhadap kesehatan keluarga dengan pemberdayaan kader-kader posyandu dan kelompok-kelompok dasawisma yang ada di setiap desa," kata Baskin.Sementara itu, Luther Bijak menambahkan, capaian jumlah akseptor yang berhasil didaftar Kabupaten Luwu dalam kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor di seluruh wilayah Indonesia tak terlepas dari surat keseriusan Bupati Luwu."Ini bisa dilihat melalui surat edaran Bupati nomor 400/224/DPPKB/VI/2020 tentang pembebasan retribusi daerah terhadap pelayanan keluarga berencana dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana," kuncinya.(luq)Sumber : makassar.sindonews.com...

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BKKBN TAHUN 2021 Sumber Daya Manusia merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan good governance di Indonesia, ASN sebagai key driver penyelenggaraan pemerintahan perlu dikembangkan secara maksimal. Pengembangan kapasitas ini harus dilaksanakan sedini mungkin untuk pembentukan karakter ASN yang berkualitas, salah satunya melalui Pelatihan Dasar CPNS.   Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 63 ayat (3) dan ayat (4), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi. Esensi utama dari pelaksanaan pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil profesional sesuai bidang tugas, dengan demikian Pegawai Negeri Sipil mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat. Disisi lain potensi dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil sebagai aset negara harus ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang kini telah memasuki era revolusi industri 4.0.   Pelatihan Dasar CPNS BKKBN Tahun 2021 ini dibuka secara resmi oleh Kepala BKKBN, Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). dalam sambutannya, Kepala BKKBN menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat pada era ini harus dapat responsive pada perkembangan pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, atau dikenal dengan fenomena disruptive innovations. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Lembaga Administrasi Negara telah melakukan pembaharuan design Pelatihan Dasar CPNS melalui penetapan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.     Pada peraturan ini desain pelatihan disusun dengan inovatif dan terintegrasi, dengan memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja.   Pada design baru pelatihan ini, kompetensi akan diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.   Pelatihan ini juga dilaksanakan secara terintegrasi dengan memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang.    Disamping itu penyelenggaraan pelatihan juga didesign secara modern dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Melalui penyempurnaan ini diharapkan integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan profesionalisme CPNS dapat terbangun dengan baik. Dengan demikian Pelatihan Dasar CPNS dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.   Menindaklanjuti adanya pembaharuan design Pelatihan Dasar CPNS ini, BKKBN melalui Pusdiklat KKB pada tahun 2021 akan melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan BKKBN dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.       Pelatihan Dasar CPNS BKKBN tahun 2021 adalah CPNS penerimaan formasi pada tahun 2019 sebanyak 266 orang, terdiri atas 190 peserta CPNS Golongan III dan 76 peserta CPNS Golongan II yang ditempatkan di BKKBN Pusat dan 26 Perwakilan BKKBN Provinsi. Pada pelaksanaannya, Pelatihan ini akan dibagi kedalam dua gelombang. Gelombang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli s.d 4 Oktober 2021 bagi 3 kelas LATSAR CPNS Golongan III dengan 3 lokasi pelaksanaan Pusdiklat KKB, UPT Balai Diklat Banyumas dan UPT Balai Diklat Jember. Sedangkan gelombang kedua akan mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus s.d 8 November 2021 bagi 2 kelas LATSAR CPNS Golongan III dan 2 kelas LATSAR CPNS Golongan II dengan 4 lokasi pelaksanaan yaitu Pusdiklat KKB, UPT Balai Diklat Bogor, UPT Balai Diklat Ambarawa, dan UPT Balai Diklat Malang.   Selain itu, Kepala BKBBN juga menyebebutkan bahwa Pelatihan ini merupakan pelatihan yang wajib bagi seluruh CPNS dari seluruh Kementerian/Lembaga agar dapat diangkat menjadi PNS, untuk itu beliau meminta para peserta diklat dapat mengikuti kegiatan diklat ini dengan sungguh-sungguh agar tujuan diklat membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, mempunyai perilaku kerja yang baik, berdedikasi tinggi, serta memahami dan menghadirkan nilai-nilai yang berpedoman pada independensi, integritas, dan profesionalisme dalam kehidupan sehari-hari dapat terwujud. Serta selalu jaga komitmen dan kerjasama yang sudah terbangun ini sehingga kita bersama dapat mensukseskan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan BKKBN tahun 2021.  ...

AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KB Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, LAN selaku instansi Pembina ASN memiliki tugas untuk melakukan akreditasi Pelatihan Pemerintah. Akreditasi ini bertujuan untu memerikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan saran perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan. Pusat Pendidikan dan Kependudukan dan KB (Pusdiklat KKB) mengajukan akreditasi untuk Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Salah satu proses akreditasi adalah Rapat Penilaian Akhir Akreditasi, yang menjadi sarana pengambilan keputusan dari rangkaian proses penilaian. Pusdiklat KKB telah melalui proses visitasi yang kemudian dilakukan Penilaian Akhir Akreditasi pada tanggal 8 Juli 2021. Adapun dari hasil Penilaian Akhir, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB mendapatkan nilai sebagai berikut. Akreditasi Lembaga Pelatihan 88,34 (Terakreditasi) Akreditasi program Pelatihan Dasar CPNS (92,011) (A) Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan Kluarga Berencana (87,86) (Terakreditasi)  Dengan hasil akreditasi ini diharapkan kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Pusdiklat KKB akan semakin meningkat Salam Pusdiklat KKB K   E   R   E   N...